Pedoman Penetapan Rencana Lokasi Pelabuhan di Indonesia

Artikel ini merupakan lanjutan dari artikel Jenis Pelabuhan Serta Fungsi dan Perannya. Jika kamu belum membaca artikel tersebut, saya sarankan untuk membacanya terlebih dahulu.

Mengapa?

Karena pada artikel tersebut saya memberikan informasi mengenai perbedaan antara:

Pelabuhan utama
Pelabuhan pengumpul
Pelabuhan pengumpan

Selain 3 point penting yang saya jelas pada artikel tersebut. Saya juga memberikan informasi mengenai Fungsi dan peran pelabuhan.

Pelabuhan

Sedangkan pada artikel ini saya akan memberikan informasi yang menjelas lebih detail apa itu pelabuhan. Materinya yaitu:

Rencana induk pelabuhan
Rencana lokasi dan hierarki
Pedoman penetapan rencana lokasi pelabuhan

Langsung saja kita membahas point pertama.

1. Rencana Induk Pelabuhan

Rencana induk pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.

Rencana induk pelabuhan nasional merupakan perwujudan dari Tatanan Kepelabuhan Nasional digunakan sebagai pedoman dalam penetapan lokasi pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan, dan penyusunan rencana induk pelabuhan yang dimaksud sebagai kebijakan pengembangan pelabuhan secara nasional untuk jangka panjang.

Rencana induk pelabuhan nasional memuat kebijakan pelabuhan nasional, rencana lokasi dan hierarki pelabuhan.

Kebijakan pelabuhan nasional memuat arah pengembangan pelabuhan, baik pelabuhan yang sudah ada maupun arah pembangunan pelabuhan baru, agar penyelenggaraan pelabuhan dapat saling bersinergi dan saling menunjang antara satu dan lainnya.

Menteri juga menetapkan rencana induk pelabuhan nasional untuk jangka waktu 20 tahun dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan menteri yang terkait dengan kepelabuhanan yang dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun.

Rencana induk pelabuhan nasional dapat ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis akibat bencana yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Rencana Lokasi dan Hierarki

Rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun disusun dengan berpedoman pada kebijakan pelabuhan nasional dan harus sesuai dengan:

Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota
Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah
Potensi sumber daya alam
Perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional

3. Pedoman Penentapan Rencana Lokasi Pelabuhan

A. Pelabuhan utama
1. Pelabuhan utama yang digunakan untuk melayani angkutan laut:

Kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional
Kedekatan dengan jalur pelayaran internasional
Memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan utama lainnya
Memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang
Mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu
Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional
Volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu

2. Pelabuhan utama yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan harus berpedoman:

Jaringan jalan nasional dan/atau
Jaringan jalur kereta api nasional

B. Pelabuhan pengumpul
1. Pelabuhan pengumpul yang digunakan untuk melayani angkutan laut:

Kebijakan pemerintah yang meliputi pemerataan pembangunan nasional dan meningkatkan pertumbuhan wilayah
Mempunyai jarak tertentu dengan pelabuhan pengumpul lainnya
Mempunyai jarak tertentu terhadap jalur atau rute angkutan laut dalam negeri
Memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang
Berdekatan dengan pusat pertumbuhan wilayah ibukota provinsi dan kawasan pertumbuhan nasional
Mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu
Volume kegiatan bongkat muat dengan jumlah tertentu

2. Pelabuhan pengumpul untuk melayani angkutan penyeberangan harus berpedoman pada:

Jaringan jalan nasional dan/atau
Jaringan jalur kereta api nasional

C. Pelabuhan Pengumpan
1. Pelabuhan pengumpan regional untuk melayani angkutan laut:

Tata ruang wilayah provinsi dan pemerataan pembangunan antarprovinsi
Tata ruang wilayah kabupaten/kota serta pemeratan dan peningkatan pembangunan kabupaten/kota
Pusat pertumbuhan ekonomi daerah
Jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya
Luas daratan dan perairan
Pelayanan penumpang dan barang antar kabupaten/kota dan/atau antar kecamatan dalam 1 kabupaten/kota
Kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal

2. Pelabuhan pengumpan regional untuk melayani angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam 1 provinsi harus berpedoman pada:

Jaringan jalan provinsi dan/atau
Jaringan jalur kereta api provinsi

3. Pelabuhan pengumpan lokal
Pelabuhan pengumpan lokal untuk melayani angkutan laut:

Tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pemerataan serta peningkatan pembangunan kabupaten/kota
Pusat pertumbuhan ekonomi daerah
Jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya
Luas daratan dan perairan
Pelayanan penumpang dan barang antar kabupaten/kota dan/atau antar kecamtan dalam 1 kabupaten/kota
Kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal

Pelabuhan pengumpan lokal untuk melayani angkutan penyeberangan dalam 1 kabupaten/kota harus berpedoman pada:

Jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau
Jaringan jalur kereta api kabupaten/kota

Itulah beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam merencanakan pelabuhan, baik pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan.

Untuk mengetahui penetapan rencana induk pelabuhan, akan saya berikan pada artikel selanjutnya. Jika terdapat kekeliruan pada artikel ini atau tidak kamu memiliki ilmu lebih tentang pelabuhan, silahkan berikan komentar kamu pada kolom komentar.

Terima kasih dan semoga bermanfaat.

Referensi: